Biro Jasa Pengurusan RKAB

Saat ini, perusahaan pertambangan semakin membutuhkan biro jasa pengurusan RKAB. Kualitas sumber daya manusia korporasi tidak semuanya mampu memahami regulasi dalam penyusunan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait izin pertambangan. Izin RKAB jadi salah satu yang perlu korporasi siapkan dalam kurun waktu tertentu. RKAB Tahunan perlu perusahaan laporkan kepada pemerintah.

Sayangnya, tidak semua perusahaan memiliki kompetensi memahami regulasi RKAB. Untuk itulah jasa penyusunan bisa jadi salah satu jawaban. Terutama karena tenaga profesional yang menyusun pelaporan dokumen tersebut.

Pentingnya Biro Jasa Pengurusan RKAB

Regulasi dari pemerintah bisa berubah seiring dengan kepentingan dan aturan yang berlaku. Itulah mengapa ada beberapa perubahan dalam aturan pertambangan. Terutama untuk menyempurnakan proses dalam kegiatan industry pertambangan.

Namun, beberapa perusahaan tidak mampu mengikuti perubahan peraturan tersebut dengan tepat. Sumber daya manusia perusahaan tidak mampu mempelajari dengan cermat setiap detail aturan yang baru.

Hal ini membuat proses pengajuan izin baru cukup sulit terjadi. Sumber daya manusia yang tersedia tidak mampu membuat laporan atau dokumen yang perusahaan butuhkan dalam melakukan akuntabilitas.

Oleh sebab itulah perusahaan biasanya meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan hal tersebut. Pembuatan dokumen perlu secepat mungkin dilakukan tanpa adanya kesalahan. Dengan begitu, perusahaan bisa menjalankan operasionalnya dengan baik.

Beberapa Data yang Diperlukan untuk Kelengkapan Pengurusan

Korporasi yang menggunakan jasa pengurusan RKAB akan membutuhkan beberapa dokumen sebagai kelengkapan pengurusan. Hal ini penting mengingat regulasi dari pemerintah mewajibkan setiap pemohon melengkapi semua berkas atau dokumen khusus.

Jika pemohon hanya mengajukan RKAB pada satu jenis perizinan, maka kelengkapan juga tidak terlalu banyak. Beda lagi jika pemohon merupakan pemegang beberapa jenis perizinan sekaligus (eksplorasi, operasi produksi, dan sebagainya).

Biro jasa pengurusan RKAB akan menyusun laporan berdasarkan format dari pemerintah. Format tersebut sebenarnya telah pemerintah berikan melalui Kementerian ESDM. Dengan begitu, risiko kegagalan pengurusan bisa diminimalisir.

Salah satu dokumen penting yang harus ada adalah SK IUP OP. Surat keputusan tersebut merupakan bukti bahwa pemohon memegang izin pertambangan. Dengan begitu, pemohon dapat mengajukan RKAB kepada pihak pemerintah.

Memahami Kewajiban dari Penyusun RKAB

Pada dasarnya, perusahaan pertambangan dapat menyusun RKAB secara langsung. Namun, hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami setiap detail regulasi. Terutama tentang perubahan aturan dari pemerintah.

Penyusun Rencana kerja dan Anggaran Belanja wajib Menyusun serta menyampaikan dokumen tersebut kepada Menteri terkait (Kementerian ESDM). Selain itu, penyusun juga perlu menyampaikannya kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Penyusun juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan secara tertulis secara berkala pada periode waktu tertentu. Ini penting karena perusahaan bisa saja mengalami revisi RKAB saat dalam waktu tahun berjalan.

Jika mengacu pada aturan yang lama, korporasi bisa melakukan revisi RKAB untuk 6 bulan. Namun, aturan terbaru memberikan keleluasaan dengan revisi triwulan. Hal ini bisa terjadi karena perubahan kapasitas produksi.

Format dari Pemerintah untuk Izin Pertambangan

Semua pemegang izin IUP/IUPK eksplorasi, operasi produksi serta pengolahan dan/atau pemurnian wajib Menyusun RKAB. Ketiganya memiliki format yang hampir sama, namun ada perbedaan pada beberapa isi matriknya.

Setiap jenis izin pertambangan juga memiliki beberapa kategori seperti mineral logam, mineral non logam, atau batubara. Meskipun memiliki bentuk format yang sama dalam penyusunan, tapi isi matriknya jelas berbeda.

Hal ini perlu korporasi pahami supaya RKAB mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Hal ini juga yang menjadikan pihak ketiga menjadi cukup krusial. Terutama untuk membantu penyusunan secara cepat dan akurat.

Regulasi dari pemerintah membuat beberapa sumber daya manusia korporasi tidak bisa memahaminya dengan cepat. Biro jasa pengurusan RKAB jadi salah satu alternatif untuk menyusun RKAB.